Selasa, 28 Oktober 2008

KARAWANG EKSPRES

Antisipasi Kemungkinan Pemerasan
*** Terkait Penyidikan Kasus Gratifikasi

KARAWANG-Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang harus diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang apabila surat izin pemeriksaan dari Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan sudah turun.
Sebelumnya tiga anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi terhadap proyek aspirasi. Sementara itu, Kejari Karawang diyakini tidak akan melakukan “tebang pilih” dalam kasus gratifikasi tersebut.
Pengacara ternama di Kabupaten Karawang, Asep Agustian SH mengatakan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebaiknya mendesak Gubernur agar segera menandatangani surat izin pemeriksaan terhadap tiga wakil rakyat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Setelah itu, kata Asep, Kejati langsung menurunkannya ke Kejari Karawang.
Dikatakan, setelah mendapatkan surat izin pemeriksaan tersebut maka Kejari Karawang langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tiga anggota dewan yakni, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karawang H Ketong Noor Said, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Karawang Karda Wiranata dan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Karawang H Jejen Apandi Nugraha.
“Setelah itu, Kejari juga harus memeriksa semua anggota dewan lainnya,” kata Asep kepada Pasundan Ekspres, Senin (27/10).
Akibat lambannya surat izin tersebut, kata Asep, proses hukum dalam perkara ini jadi terhalang. Padahal suatu perkara yang sudah cukup bukti harus segera maju ke Pengadilan Negeri Karawang agar secepatnya disidangkan. “Kasus ini sudah pada tahap sidik, jadi apa pun dasarnya perkara ini lanjut,” tegasnya.
Kendati lambat surat izin dari Gubernur Jawa Barat, tetapi Asep menyakini bahwa pihak Kejari Karawang tidak akan melakukan “tebang pilih” dalam perkara ini. Menurut Asep, dalam bahasa hukum tidak ada istilah “tebang pilih”. “Bahasa itu hanya dipergunakan untuk kehutanan saat melakukan penebangan pohon,” katanya seraya menambahkan tidak pengaruh terhadap proses hukum.
Terkait dengan adanya upaya-upaya dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memeras para saksi-saksi yang telah dimintai keterangan oleh Kejari atau kepada para tiga tersangka untuk mendapatkan sejumlah uang, dengan mengatasnamakan Kepala Kejari Karawang, Kasi Intelijen Kejari Karawang dan Kasi Pidsus Kejari Karawang, Asep menegaskan, agar diantisipasi.
“Jangan coba-coba ada pihak ketiga untuk menjual-jual nama Kajari, Kasi Intelijen dan Kasi Pidsus untuk mendapatkan sejumlah uang dalam kasus ini,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam perkara kasus gratifikasi ini pihak Kejari Karawang telah bekerja secara proforsional dan profesional. Sebab, dengan waktu yang cukup panjang Kejari Karawang telah memeriksa sejumlah saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti hingga akhirnya menetapkan tersangka.
Namun, lanjut Asep, karena terbentur oleh surat izin dari Gubernur Jawa Barat, maka Kejari Karawang tidak langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tiga wakil rakyat yang disinyalir terlibat dalam kasus gratifikasi ini.(lsm)
============================


WNA Bebas Memilih Kewarganegaraan
*** Badukcatpil dan Kantor Imigrasi Sosialisasikan UU No 12 Tahun 2006

KARAWANG-Warga negara asing (WNA) yang menikah dengan warga negara Indonesia (WNI) diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan, apakah akan tinggal di Indonesia atau kembali ke negara asalnya. Bahkan anak dari hasil pernikahan tersebut bisa langsung ikut dengan ibunya. Tidak seperti dulu, anaknya harus ikut ke bapaknya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II A Kabupaten Karawang, Alif Suaidi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, WNA telah diberikan keleluasaan untuk memilih kewarganegaraan dengan bebas.
”Apabila menikah dengan WNI, mereka bisa langsung ikut istrinya dan tinggal di Indonesia. Sedangkan anaknya pernikahan itu juga bisa ikut dengan ibunya, dan diberikan untuk memilih apakah akan tetap menjadi WNI atau tidak setelah berusia 18 atau setelah menikah,” katanya Alif kepada Pasundan Ekspres di sela-sela sosialisasi UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarnegaraan di Aula Gedung Singaperbangsa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Senin (27/10).
Dikatakan, keleluasaan bagi WNA tersebut merupakan kemudahan bagi pemerintah untuh mengawasi WNA yang ada di Indonesia. Keleluasaan ini juga membuka peluang bagi WNA memilik hak kewarganegaraan yang ganda yakni di Indonesia dan di negara aslanya. ”Kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan WNA,” katanya.
Namun demikian, keleluasaan tersebut tidak serta merta untuk kebebasan WNA yang bekerja di Indonesia. Sebab, kata Alif, WNA yang bekerja tetap akan mengurus ijin kartu tinggal sementara (Kitas). Dari pengawasan yang dilakukan pihaknya, sejauh ini Kantor Imigrasi Karawang telah menangkap dua orang WNA yakni satu orang asal Korea dan Malaysia.
”Kedua WNA tersebut telah tinggal di Indonesia melebihi dari waktu yang ditetukan dalan Kitas yang dimilikinya,” tegasnya seraya menambahkan warga Korea tersebut bekerja di perusahaan di Bekasi, sedangkan warga Malaysia tersebut tinggal di Kabupaten Karawang karena telah menikah dengan orang Karawang.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana (Badukcatpil & KB) Kabupaten Karawang, Sumaryadi mengatakan, setiap WNA yang di Kabupaten Karawang diwajibkan untuk mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). Menurutnya, hingga saat ini WNA yang terdaftar mencapai 4.012 orang.
”Kebanyakan mereka berasal dari negara Korea dan Jepang dan bekerja di perusahaan yang tersebar di Kabupaten Karawang,” katanya.
Sebelumnya, Asisten (Asda I) Bidang Pemerintahan, Saleh Effendi mengharapkan agar Imigrasi dan Kependudukan Kabupaten Karawang lebih selektif dalam pengurusan dokumen-dokumen terlebih untuk kepentingan ke luar negeri untuk menghindari timbulnya permasalahan di kemudian hari.(lsm)
============================


6 Kades Sikapi Pencemaran Sungai
*** Layangkan Surat Pada Perusahaan

JATISARI-Menyusul kondisi air yang ada di bendungan Barugbug, yang terletak di desa Situdam, Kecamatan Jatisari. Dimana bendungan yang mengaliri areal ratusan persawahan di dua kabupaten (Karawang dan Subang) tersebut kondisinya sangat mengkhawatirkan. Sejak lima tahun terakhir pencemaran terus berlangsung, sehingga sudah diambang toleransi.
Kemarin (27/10) masyarakat yang tinggal tidak jauh dari pinggiran bendungan dan aliran sungai Barugbug terus mengeluhkan. Karena kondisi air yang dulu jernih kini kondisinya sangat bau dan hitam. Terlebih air yang tadinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan beras dan mandi, sudah tidak lagi. Karena masyarakat yang biasanya memanfaatkan air tersebut sekarang menjadi takut.
Seperti diungkapkan Ukat (51) warga RT 05/02 yang tinggal cukup berdekatan dengan bendungan, mengaku tidak tahan dengan bau. “Dulu sebelum ada limbah yang dibuang, lingkungan air di bendungan sangat jernih dan enak buat mandi. Tapi kini kami hampir tiap hari tersiksa oleh bau busuk yang menyengat,” ungkapnya.
Sementara Aom, Kades Situdam, ketika dimintai keterangan oleh Pasundan Ekspres di lokasi bendungan, Senin (27/10), sangat menyesalkan. Kondisi air bendungan sudah sangat tercemar akibat limbah industri yang dibuang tidak melalui mekanisme yang benar, sehingga dampaknya cukup fatal.
“saya juga sering mendapat teguran dari warga, karena mereka merasa terganggu dengan bau busuk yang dikeluarkan dari dalam sungai,” katanya.
Namun, lanjut dia karena kondisi air yang ada di bendungan Barugbug merupakan buangan limbah dari perusahaan di wilayah Purwakarta. Keluhan warganya sebenarnya sudah disampaikan kepada pihak tiga perusahaan beberapa tahun silam yang diduga mencemari sungai akibat pembuangan limbah cair.
Diantaranya adalah perusahaan Papertex, Sanwo Indonesia, dan Poskota, dimana letak lokasi perusahaan berada di daerah Purwakarta. Tapi sampai sejauh ini belum juga ada tanggapan yang serius dari pihak perusahaan. “Warga tercemari akibat dampak limbah cair ketiga perusahaan tersebut melakukan demo. Tapi malah warga yang ditangkap aparat kepilisian. Bukannya mencari solusi, malah membuat warga jadi takut dan kecewa,” ujarnya.
Namun, untuk selanjutnya dalam waktu dekat enam desa yang ada di Kecamatan Jatisari, yaitu Desa Jatisari, Situdam, Barugbug, Cirejak, dan Balonggandu akan membuat surat teguran terkait dengan kondisi air sungai bendungan Barugbug yang dicemari oleh perusahaan tersebut. “Karena keluhan warga yang hampir tiap hari terus diungkapkan, kekesalan warga sudah memuncak,” ungkapnya.
Sedangkan menurut Maman Karyaman selaku pengamat Irigasi Bendungan Barugbug, ketika ditemui koran ini di kantornya kemarin (27/10) membenarkan bahwa kondisi air sungai di bendungan Barugbug kini kondisinya sudah tidak layak. “Kondisi air berdasarkan hasil uji laboratorium yang mengambil sampel air tersebut kadar pencemaran limbahnya sudah melewati batas toleransi,” urainya.
Bahkan lanjutnya, berdasarkan hasil uji lab dengan cara pengambilan sampel pola Grap pada tahun 2005 silam saja kondisi tingkat pencemaran limbah kadarnya cukup tinggi, dan bisa dibilang cukup fatal bagi kehidupan di bendungan tersebut.
“Uji lab tersebut dilakukan setiap setahun sekali, terakhir sekitar bulan Agustus. Hasilnya sudah dibawa ke Bandung, sedangkan hasilnya PH (kadar pencemaran) diatas dari hasil lab tahun 2005,” ungkapnya.
Kemungkinan kata Maman, tingginya kadar pencemaran tersebut diakibatkan karena bertambahnya perusahaan yang ikut mencemari sungai.(ctr)
============================


Panwaslu Pertanyakan “Caleg BPD”
KARAWANG-Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Karawang mengunjungi Kantor Biro Pasundan Ekspres di Jalan Galuh Mas Raya Blok I No. 20 Karawang. Dalam kunjungannya kali pertama ini, Panwaslu menjalin persaudaraan lewat tali silaturahmi dengan Pasundan Ekspres karena dinilai sebagai media pembawa aspirasi, suara hati dan kebanggaan masyarakat Pasundan.
Pada kesempatan itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Karawang, Masmuhyi SE datang didampingi dua orang anggota Panwaslu yakni, Hj Ir Wahyuni dan Drs Nourkinan dan diterima oleh Kepala Biro Pasundan Ekspres, Zaenal Musthofa.
Menurut Masmuhyi, Panwaslu ingin menjalin kerjasama serta membangun kemitraan dengan Pasundan Ekspres dalam mensosialisasikan kepentingan pengawasan serta fungsi Panwaslu pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. “Kami datang ke sini untuk menjalin silaturahmi dengan Pasundan Ekspres,” kata Masmuhyi.
Selain untuk menjalin tali silaturahmi, ketiga anggota Panwaslu ini juga mempertanyakan komposisi atau keberadaan, serta aturan pencalonan bagi calon legislatif (caleg) yang diusung beberapa partai politik (parpol) yang berasal dari kalangan Badan Perwakilan Desa (BPD). Masmuhyi mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang syarat-syarat pencalonan bagi caleg yang masih menjabat sebagai anggota BPD.
“Saat ini banyak anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi caleg. Aturan seperti apa sih yang diterapkan bagi caleg yang masih menjabat sebagai anggota BPD,” katanya Masmuhyi kepada, Senin (27/10).
Dikatakan, caleg yang masih menjabat sebagai kepala desa ataupun aparatur pemerintahan desa jelas-jelas sudah ada aturannya. Kepala desa dan aparatur pemerintahan desa yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. “Jadi, sebaiknya untuk anggota BPD juga harus sama dengan aparatur pemerintahan desa itu,” katanya.
Sebelum resmi menjadi caleg, kata Masmuhyi, para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa tersebut terlebih dahulu membuat pernyataan untuk bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. “Kami yakin Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang bisa menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan caleg-caleg yang sudah terdaftar dalam daftar calon sementara (DCS),” ucap Masmuhyi.
Salah seorang anggota Panwaslu, Drs Nourkinan mengatakan, atas hal tersebut pihaknya sudah koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam hal ini Bidang Pemerintahan. Menurut Nourkinan, Pemkab Karawang akan membuat surat edaran terkait dengan caleg-caleg yang masih aktif di BPD. “Pemkab Karawang akan mengeluarkan surat edaran terkait kekhawatiran kami ini,” kata Nourkinan.
Sementara itu, Kepala Biro Pasundan Ekspres, Zaenal Musthofa mengatakan, siap untuk bekerjasama dengan Panwaslu serta tetap menjalin kemitraan. “Pasundan Ekspres selalu membangun kemitraan baik dengan Pemkab Karawang, KPUD, Panwaslu serta masyarakat Karawang,” kata Zaenal.(lsm)

============================


Pemkab Kucurkan Dana Rp15,5 Miliar
*** Berdayakan Kemandirian Masyarakat

KARAWANG-Untuk memberdayakan kemandirian masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyalurkan dana sebesar Rp15,5 miliar. Dana yang disalurkan tersebut merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sehingga, dapat memotivasi masyarakat untuk mandiri serta mengakses perekonomian masyarakat.
Bupati Karawang, Dadang S Muchtar mengatakan, penyerahan dana PNPM Mandiri untuk memotivasi sekaligus menjadikan kemandirian tersebut menjadi tanggungjawab bersama yakni antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. ”Kemandirian tersebut akan merubah budaya dan kultur masyarakat,” kata Dadang saat menyerahkan secara simbolis dana BLM PNPM tersebut, di Plaza Pemkab Karawang, Senin (27/10).
Dikatakan, progam PNPM Mandiri ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat. Tujuannya, untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berusaha. ”Diharapkan bantuan ini dapat merubah kultur masyarakat, khususnya di Kabupaten Karawang yang cenderung konsumtif,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Dadang meminta seluruh Kepala Desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial (BPMS) Kabupaten Karawang selaku pelaksanan program PNPM Mandiri agar mengawasi pendistribusian dana tersebut supaya benar-benar tepat sasaran. ”Untuk itu, dana ini harus benar-benar bermanfaat dan dirasakan masyarakat. Sehingga mereka dapat mandiri dalam berusaha,” kata Dadang.
Menurut Dadang, pemberian dana bantuan BLM PNPM ini merupakan bentuk nyata dari kebijakan pembangunan yang tengah digalakkan oleh Pemkab Karawang yakni pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta ditunjang oleh infrastruktur.
”Dana ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan,” katanya seraya menambhakan, setelah beragam keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan di Kabupaten Karawang, pada tahun 2009 nanti Pemkab Karawang akan berupaya untuk lebih fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Kepala BPMS Kabupaten Karawang, Momon Sudirman mengatakan, untuk tahun 2008 ini, dana yang dialokasikan oleh Pemkan Karawang dalam program PNPM Mandiri sebesar Rp15,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp12,34 miliar diantaranya merupakan dana BLM dari pemerintah pusat dan Rp3,16 miliar bersumber dana role sharing APBD Kabupaten Karawang.
Dari jumlah dana tersebut, kata Momon, akan disalurkan secara bertahap dan langsung ke rekening masing-masing BKM. Untuk tahap pertama, telah disalurkan sebesar Rp5,035 miliar ke 41 rekening BKM desa lokasi lama dan 13 rekening desa/kelurahan lokasi lanjutan.
”Sebesar Rp1,018 miliar berasal dari dana role sharing, sedangkan pencairan untuk tahap kedua dan ketiga direncanakan akan diserahkan pada bulan Desember mendatang,” ujar Momon.
Ditegaskan, alokasi dana yang diserahkan ke BKM tersebut dalam pelaksanaannya akan digunakan sebesar 70 - 80 persen untuk pembangunan infrastruktur, 10 - 20 persen untuk perekonomian masyarakat, dan 10 persen untuk bantuan sosial.
”Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa untuk menentukan prioritas dan selanjutnya dilakukan proses pemberkasan oleh tim satuan kerja perangkat dinas (SKPD),” tegasnya.(lsm)

============================


Mengunjungi Danau Cikole, Eks Gelanggang Porprov 2006
*** Tempat Latihan Dayung dan Wisata Keluarga

Danau yang terbentuk akibat adanya galian C, hingga kini keberadaannya cukup potensial bagi masyarakat sekitar. Danau yang cukup luas tersebut sangat potensial untuk dijadikan salah satu tempat wisata yang cukup bagus.

Laporan: Robin Sibarani, Ciampel

BUKAN hanya pemandangan yang terdapat disana cukup indah, danau itu sendiri menjadi salah satu lahan yang cukup penting bagi masyarakat sekitar dalam mencari ikan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Danau yang pernah dipakai dalam ajang Porprov (Pekan olah Raga Provinsi) tahun 2006 Cabor Dayung tersebut, hingga kini sering dipakai juga sebagai tempat latihan Dayung bagi atlet-atlet Dayung. Selain tempatnya yang cukup luas, danau itu sendiri cukup tertata rapi. Hanya tinggal dikembangkan saja, sehingga nanti keberadaan danau itu sendiri menjadi salah satu objek wisata yang cukup diminati.
Seperti yang diakui oleh salah satu warga sekitar, Mahmun (35). “Tiap hari ada saja yang datang ke sini, khususnya ketika hari libur dan tempat ini menjadi salah satu tempat yang cukup favorit bagi penggemar mancing,” ujarnya kepada Pasundan Ekspres, Senin (27/10).
Selain menjadi tempat memancing, danau itu skadang sering dipakai tempat berlibur bagi keluarga. Sehingga tempat ini selalu ramai dikunjungi banyak orang. “Apalagi hari libur, seperti Sabtu dan Minggu. Tempat ini selalu ramai dikunjungi banyak keluarga yang hanya ingin menikmati suasana yang nyaman dan tenteram,” ujarnya kembali.
Menurut salah seorang pengelola danau tersebut, Asari, bahwa danau ini menjadi salah satu tempat yang sering digunakan oleh para atlet dayung atau bagi para pecinta alam yang hanya melakukan latihan-latihan mendayung dan itu dilakukan rutin.
Hal senada juga diakui oleh salah seorang pengunjung yang berhasil ditemui Pasundan Ekspres, Widiyanto, danau ini cukup potensi dan bagus untuk dijadikan lahan wisata. “Selain tempatnya yang cukup asri, lokasi ini juga tertata dengan baik,” ujarnya.
Sebagai salah satu tempat mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk sekitar, sehingga bagi pengunjung sering dimanjakan oleh hasil tangkapan ikan, seperti Mujair dan Jambal. “Harga yang ditawarkan oleh penduduk setempat cukup murah, sehingga nuansa liburan akan bertambah sempurna dengan sajian khas danau ini,” pungkasnya.(*)
============================


============================
============================

Tidak ada komentar: