Rabu, 29 Oktober 2008

JABAR EKSPRES


FPR: Pemuda Masih Terbelenggu Kekuasaan
Ajak Lepaskan Diri dari Hegemoni Asing

BANDUNG-Tidak hanya pejabat teras di lingkungan Provinsi Jabar, ratusan pemuda yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat (FPR) pun ikut memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-80. Namun peringatan versi mereka dilakukan dengan cara menggelar aksi unjukrasa menentang kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.
Dalam orasinya, mereka mengangkat berbagai macam isu yang melanda bangsa Indonesia, antara lain masalah pendidikan, perburuhan, dan kesehatan. Mereka juga menuntut untuk dihapuskannya sistem kerja kontrak yang lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Komadan lapangan FPR, Andi Nuroni mengajak semua kaum muda untuk menuntut hak-hak demokrasi warga Indonesia yang dirampas oleh rezim. "Masih banyak masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Antara lain masalah lapangan pekerjaan dan sekolah gratis bagi anak-anak rakyat miskin," seru Andi di halaman Gedung Sate, Selasa (28/10).
Menurut Andi, lapangan pekerjaan bagi para pemuda masih kurang. Hal itu menandakan bahwa bangsa ini masih dikungkung masalah. Perusahaan masih menggunakan sistem kontrak, masih adanya PHK masal, hingga menurunkan daya beli masyarakat. "Makanya kita harus rebut kembali apa yang menjadi hak kita dari rezim imperialis yang antirakyat dan antidemokrasi. Rezim itu adalah SBY-JK," teriak Andi.
Aksi, yang dilakukan setelah upacara peringatan oleh Gubernur Jabar itu, berlangsung tertib. Diselingi dengan aksi teatrikal menggambarkan masih pemuda- pemudi Indonesia yang masih terbelenggu.
Sebelumnya ratusan pemuda yang tergabung dalam Dewan Pemuda Jawa Barat (DPJB) melakukan aksi serupa. Mereka mengajak warga bangsa untuk melepaskan diri dari hegemoni asing. Mereka juga mengecam sikap pemimpin bangsa ini yang menganggap tanpa bantuan asing bangsa Indonesia tidak akan sejahtera.(nas)

foto: nanang sungkawa
Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-80 ala Front Perjuangan Rakyat (FPR) di Gedung Sate Bandung.*



Pemuda Harus Jadi Pelopor Pembangunan
BANDUNG-Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sangat menaruh perhatian kepada para pemuda agar pelopor dalam pembangunan di Jawa Barat. Sebagai bukti perhatiannya, pada awal tahun 2009 nanti di Jawa Barat akan dibentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga. Dinas yang sama akan dibentuk pula di kota/kabupaten.
"Insya-Allah pada 2009 nanti kita akan bentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga. Mudah-mudahan ini menjadi wadah para pelopor pembangunan. Di saat yang sama dinas serupa juga ada di kabuapten/kota. Dinas ini akan mewadahi kegiatan dan potensi pemuda baik dalam hal kepemudaan maupun keolahragaan," jelas Heryawan kepada wartawan, usai Peringatan Sumpah Pemuda ke 80 Tingkat Jawa Barat di halaman Gedung Sate, Selasa (28/10). Menurut Gubernur, peran serta pemuda dalam pembangunan di Jawa Barat telah banyak mengukir prestasi.
Gubernur meminta peran tersebut ditingkatkan sehingga visi Jawa Barat sebagai provinsi termaju dan mintra ibukota dapat segera terwujud. Karena pemuda menjadi pelopor dalam pembangunan. ”Semangat sumpah pemuda kali ini dilandasi karya nyata dalam pembangunan dengan mengembangkan mentalitas wisarausaha dan kemandirian,” ujarnya. Sehingga lanjut gubernur pemuda hadir sebagai solusi bukan meminta solusi dari pemerintah dalam menghadapai setiap permasalahan.
"Kelemahan saat ini banyak pemuda yang cenderung menjadi penganggur karena mempunyai mentalitas pekerja, tidak memiliki mentalitas wirausaha dan kemandirian," tegas Heryawan. Peringatan Sumpah Pemuda bukan hanya seremonial, tetapi transformasi semangat anak-anak muda tersebut untuk menjadi pemicu spirit pembangunan ke depan. Semangat anak-anak muda pada tahun 1928 bisa mewarnai semangat pemuda saat ini. ”Sehingga Indonesia kembali bangkit menjadi bangsa yang besar yang mempunyai kepribadian sebagai bangsa yang bebas,” terangnya.
Bertindak selaku inspektur upacara peringatan adalah Gubernur Ahmad Heryawan. Dihadiri juga oleh Wagub Jabar, Pimpinan Muspida, para anggota DPRD Provinsi Jabar, pimpinan SKPD dan pimpinan Ormas Kepemudaan. Peserta upacara terdiri dari PNS di lingkungan Provinsi Jabar, Siswa SLTA Kota Bandung, mahasiswa, STPDN dan perwakilan KNPI Jabar. Pada kesempatan itu, Gubernur menyerahkan berbagai penghargaan antara lain bagi pemuda pelopor tingkat Jawa Barat, Pembina Pramuka Luar Biasa. Selain itu pemberian bantuan seperangkat komputer dan fasilitas internet kepada Desa Adhidarma Kel Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Kel Karsa Menak Kec Kawalu Kota Tasikmalaya, dan Desa Sukamanah Kec Cisaat Kab Cianjur.(nas)

foto: nanag sungkawa
Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-80 Tingkat Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/10), Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menandatangani Prasasti Pemuda Jawa Barat Bersuara di halaman Gedung Sate Bandung.*



Dedi Kukuh Pembangunan SPBE Tak Berizin
PURWAKARTA–Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyangkal pernyataan pihak Pertamina bahwa pembangunan stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) Rawaroko tak bermasalah. Bupati tetap menilai bahwa pembangunan SPBE tersebut tak berizin. Dan jika Pertamina kukuh membangun, dia akan menurunkan Satpol PP.
Dedi mengakui bahwa dia pernah bertemu dengan Sales Representative Region 2 Pertamina, Dofa Purnomo. Tapi pertemuan itu tak membahas soal perizinan. “Kalau soal perizinan, hingga saat ini saya belum pernah memberikan surat izin apa pun,” kata dedi saat melakukan inspeksi mendadak ke PT IFA, Selasa (28/10) siang.
Untuk mengetahui sejauh mana aktifitas pembangunan SPBE Rawa Roko, rencananya Dedi akan meninjau lokasi, Rabu (29/10) hari ini. Seperti diketahui, Dofa Purnomo dari pihak Pertamina mengklaim bahwa pembangunan SPBE Rawa Roko tak bermasalah.
“Sejauh ini tak ada masalah kok. Semuanya baik-baik saja. Masak perusahaan sebesar Pertamina bertindak gegabah,” katanya. Namun saat kepadanya ditanyakan soal perizinan, ia tak bersedia berkomentar lebih jauh.
Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan (DCKP) Moch E Rafei dengan tegas mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Pertamina belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Mengetahui pembangunan SPBE Rawa Roko jalan terus, pihaknya sudah mengeluarkan surat teguran.(tbs)



Kepala Disbudpar Jabar Dinonaktifkan
BANDUNG-Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jabar HI Budhyana setelah menerima surat resmi penetapan tersangka dari KPK.
"Menurut rencana, surat penetapan tersangka segera disampaikan. Pokoknya KPK menjanjikan secepatnya. Kita tunggu saja," ujar Heryawan kepada wartawan. Seharusnya Jumat pekan lalu surat sudah diterima Gubernur. Gubernur menjelaskan bahwa dirinya akan menonaktifkan HI Budhyana, jika sudah menerima surat pernyataan resmi penetapan tersangka dari KPK. Itu dilakukan agar proses hukum selanjutnya berjalan lancar. Budhyana sendiri tidak terbebani oleh tugas.
Sama seperti mantan gubernur Jabar, Danny Setiawan, HI Budhyana jadi tersangka korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran (Damkar). Ini terkait keterlibatannya saat ia menjabat Kepala Biro Pengendalian Program Pemerintah Jabar. Dengan penetapan Budhyana sebagai tersangka, maka kini telah ada 4 tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan alat berat dan pemadam kebakaran di provinsi ini. Ketiga tersangka lain adalah mantan Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan, Direktur PT Setiajaya Mobilindo Yusuf Setiawan, dan mantan Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Jawa Barat Wahyu Kurnia.
KPK menduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan yang menggunakan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004. Sehingga negara dirugikan sebesar Rp50 miliar.(nas)



Tunggakan Listrik Jabar-Banten Rp 221 M
BANDUNG-Total tunggakan listrik pelanggan PLN Distribusi Jabar Banten tahun ini mencapai Rp221 miliar. Pelanggan yang menunggak sekitar 70 persennya adalah sektor rumah tangga, sisanya sektor industri di empat kota besar.
Demikian diungkapkan General Manager PLN Distribusi Jabar Banten Budiman A Bachrulhayat kepada wartawan, usai menghadiri apel Hari Listrik Nasional di Kantor PLN APJ Bandung, Senin (27/10). Adapun industri yang menjadi basis tunggakan yakni terbesar di Bandung, Bogor, Banten, dan Bekasi. "Sebanyak 70 persen pelanggan rumah tangga yang setara dengan 54,6 juta pelanggan belum melunasi tunggakan rekening listriknya," kata Budiman, seraya menjelaskan bahwa dari total omset tahun ini Rp23 triliun, sekitar Rp200 miliar harus ditanggung pihak PLN.
Untuk menghindari tunggakan tersebut, sektor rumah tangga sebenarnya bisa beralih ke penggunaan listrik prabayar. Dengan beralih ke listrik prabayar, keuntungan lain yang dapat dirasakan ialah kemudahan dalam pengendalian penggunaan energi listriknya sendiri. PLN DJBB tahun ini mengalokasikan pemasangan listrik prabayar sebanyak 10.000 unit. Sebanyak 3.000 diantaranya sudah terpasang di Bandung, Bogor, dan Bekasi.
Menurut Wagub Jabar Dede Yusuf, hingga 2008 baru 64,24 persen warga Jabar yang menikmati aliran listrik. Mayoritas warga belum tersentuh listrik terutama yang berada di daerah pedesaan. Sehingga tahun 2008 ini Pemprov Jabar mengalokasikan pembangunan jaringan listrik ke 12 ribu kepala keluarga yang tersebar di Jabar. Anggarannya berasal dari APBD Jabar sebesar Rp 30 miliar dan dari APBN sebesar Rp 46 miliar.(nas)



Kader Posyandu Dibekali Kampanye LIL
INDRAMAYU – TP PKK Kecamatan Anjatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, menggelar kegiatan pelatihan kader Posyandu di wilayah Puskesmas Bugis tentang kampanye Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL), Selasa (28/10) bertempat di Kantor Kuwu Desa Kedungwungu.
Kegiatan yang diikuti sebanyak 25 kader Posyandu itu dilaksanakan dengan harapan dapat membekali para pelaksana di lapangan tentang pengetahuan seputar LIL dan menebarkannya kepada masyarakat luas tentang pentingnya imunisasi pada bayi. Selanjutnya, dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan program kampanye imunisasai. Pelatihan selama satu hari itu, dibimbing oleh Bidan Kordinator Pustu Bugis Tati Suwarno beserta sejumlah kader Posyandu yang sebelumnya telah dibekali Training Of Tailer (TOT) di tingkat Kabupaten.
Ketua TP PKK Kecamatan Anjatan Hj Rini Yuliani Sugeng menjelaskan, tujuan pelatihan tersebut diantaranya untuk meningkatkan cakupan atau sasaran imunisasi, mengetahui LIL serta manfaatnya, juga tata cara pemberian imunisasi yang lengkap dan tepat. LIL sendiri kata Rini, terdiri dari imunisasi polio, BCG, DPT, Hepatitis B dan campak.
“Sebenarnya kegiatan ini sebagai penyegaran. Sebab, kader Posyandu semuanya sudah tahu tentang beragam jenis imunisasi. Akan tetapi, dalam pelatihan ini ditekankan pada spesifikasi LIL, dengan melakukan pendataan yang lebih rinci agar verifikasinya lebih lengkap,” katanya.
Mengingat jumlah kader Posyandu yang sangat banyak, kegiatan pelatihan LIL dibagi menjadi dua tempat yakni di wilayah Puskesmas Bugis dan Puskesmas Anjatan. “Supaya pelatihan ini lebih mengena kalau pesertanya dibatasi. Jika terlalu banyak justru malah tidak efesien,” ujarnya.(kho)



7 Kecamatan Berada di Zona Rawan Longsor
PURWAKARTA–Tujuh kecamatan di Kabupaten Purwakarta masuk dalam kategori zona merah, yakni daerah rawan longsor. Memasuki musim hujan, bencana tanah longsor menjadi ancaman, terutama di zona merah. Tujuh kecamatan yang termasuk zona merah, yakni Kecamatan Sukatani, Jatiluhur, Darangdan, Wanayasa, Pasawahan, Pondoksalam, dan Kiara pedes.
Menghadapi bahaya tanah longsor, Kepala Kantor Pertambangan Purwakarta Tarsamana Setiawan menginsttruksikan kepada para kepala desa agar mewaspadai terjadinya gerakan tanah. Di beberapa lokasi di Purwakarta, gerakan tanahnya termasuk tinggi, sehingga akan rawan terjadi longsor.
“Gerakan tanah yang paling tinggi, ya di tujuh kecamatan itu,” kata Tarsamana, seusai megikuti pertemuan dengan Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat, membahas penanggulangan bencana alam, di Hotel Grand Situ Buleud, Selasa (28/10).
Mengenai ekploitasi galian pasir yang masih marak, Tarsamana mengatakan, pihaknya sudah mengimbau kepada para penambang agar penambangan dilakukan dengan cara tradisional. “Kami juga melarang praktik penambangan di lokasi-lokasi rawan longsor,” lanjut dia.
Dikatakan Tarsamana, sejauh ini, pihaknya belum mendapat laporan dari kecamatan-kecamatan tentang terjadinya bencana alam. “Mudah-mudahan saja tak terjadi,” harapnya.
Zona merah di Kecamatan Jatiluhur, diantaranya di Desa Cijantung, Parakanlima, dan Cisalada. Di Darangdan, yakni di KM 97 dan Gununghejo. Di Pasawahan, diantaranya di Cidahu, Kertajaya, dan sepanjang sungai Cikao. Sedangkan di Kiarapedes, diantaranya di Desa Mekar jaya dan Margaluyu.sementara itu, Kecamatan Purwakarta, Cibatu, Bungursari, dan Campaka, termasuk zona aman.(tbs)


KPU Jabar Tetapkan 1.560 Caleg
BANDUNG-Sebanyak 28 caleg dari 11 partai politik dicoret dari Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat. Itu dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri perwakilan partai politik di Aula KPU Jabar, Selasa (28/10). Dalam kesempatan yang sama, KPU juga menetapkan 1.560 calon yang akan memperebutkan kursi legislatif di Jabar.
Rapat pleno berlangsung mulai pukul 10.30 sampai 11.30, usai rapat masing-masing perwakilan partai membubuhkan parafnya sebagai tanda menyetujui daftar caleg yang ditetapkan KPU Jabar. Tidak semua partai mengirimkan utusannya, tetapi hal itu tidak akan mengubah keputusan pleno KPU Jabar.
Ketua KPU Jabar, Ferry Kurnia Rizkiansyah menjelaskan, dasar pencoretan caleg bukan karena didera kasus, tetapi mereka sengaja mengundurkan diri. "Ada 28 caleg yang mengundurkan diri. Permasalahannya mungkin muncul dari internal partai, seperti nomor urut atau tidak siap menjadi caleg. Yang pasti bukan karena kasus," kata Ferry kepada wartawan di Kantor KPU Jalan Garut. Sebanyak 1.560 caleg tersebut resmi menjadi peserta pada pemilihan legislatif 2009.
Hasil pleno ini, lanjut Ferry, akan diumumkan dalam bentuk Daftar Calon Tetap (DCT) kepada masyarakat. Berarti dengan DCT ini partai politik tidak bisa mengubah atau mengganti calegnya. Masyarakat pun tidak bisa melakukan pengaduan soal caleg. "Masyarakat tinggal pilih saat pemilu nanti. Bila dianggap bermasalah, ya tak usah dipilih," ujarnya. Ferry mengaku tidak menemukan adanya pemalsuan ijazah seperti yang ditudingkan beberapa pihak, termasuk ijazah Rudy Harsa dan Memo Heryawan dari PDIP. Hanya ijazah yang dilampirkan Memo adalah ijazah paket C. Tapi itu tidak jadi masalah, karena dalam aturan disebutkan berijazah SMA atau sederajat.(nas)



KIC Minta Mampus-Caleg Hentikan Konflik
BANDUNG-Belasan Mahasiswa, santri, dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Insan Cendikia (KIC) meminta konflik antara LSM Mampus dan beberapa calon legislatif segera dihentikan. Karena konflik keduanya dinilai tidak mendidik demokrasi. Permintaan mereka dilakukan melalui aksi unjukrasa di halaman Kantor KPU Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta.
Seperti diketahui, Masyarakat Melawan Politisi Busuk (Mampus) melaporkan 11 calon legislatif Kota Bandung karena dinilai bermasalah, ada yang tersangkut kasus korupsi, tindakan kekerasan, ijazah palsu, dan pelecehan seksual. Karena dianggap mencemarkan nama baik, Mampus diadukan ke polisi oleh beberapa calon anggota legislatif. Mampus tak tinggal diam, mereka justru menyiapkan lagi sejumlah nama yang terdaftar sebagai politisi busuk, untuk dilaporkan ke KPU.
KIC meminta KPU Kota Bandung berinisiatif melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap 11 caleg yang dilaporkan LSM Mampus. Langkah itu perlu dilakukan agar warga masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan tidak terjadi polemik. "Hentikan semua polemik! Ini hanya memperkeruh suasana damai di Kota Bandung," pinta Kordinator Koalisi Insan Cendikia, Andri Gunawan, dalam orasinya di depan Kantor KPU. Andri menyarankan kedua belah pihak duduk bersama difasilitasi KPU untuk berdialog dan saling klarifikasi.
”Kalaulah caleg itu terbukti bermasalah, Mampus bisa merekomendasikan agar partai bersangkutan melakukan pergantian caleg,” ujarnya seraya meminta kedua belah pihak untuk menghentikan segala jenis manuver politik, termasuk kebiasaan politik negatif berlandaskan isu atau tuding menuding.
Anggota KPU Kota Bandung, Andri P Kantaprawira mengaku sudah menerima surat dari DPD PAN Kota Bandung. Isinya menyatakan dua caleg PAN Deden Rumanji dan Yuswari yang dianggap politisi bermasalahan oleh Mampus, tidak tersangkut kasus apapun hingga dapat membatalkan pencalonannya. Dijelaskan Andri, surat tersebut bukan atas permintaan KPU, melainkan inisiatif PAN sendiri. "Saya mengapresiasi surat klarifikasi dari PAN Kota Bandung tentang dua calegnya. Surat tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan DCT akhir bulan ini," jelasnya.(nas)


Wabup Letakan Batu Pertama Pembangunan Pontren
PURWAKARTA-Ustadz Asep saeful mengatakan, keberadaan tempat pengajian di rumahnya yang terlalu sempit menjadikan dia dan ratusan warga Kelurahan Sindang Kasih lainnya, berinisiatif untuk melakukan pembangunan pondok pesantren (Pontren). Dengan dibangunnya pesantren, dia berharap bisa menampung sedikitnya 75 orang anak-anak pengajian di Keluarahan sindang Kasih.
Hal itu dikatakan Ustadz Asep kepada Pasundan Ekspres Selasa (28/10) dilokasi pembangunan pesantren di Kampung Purnawarman Timur RT37 RW13 Kelurahan Sindang Kasih Kecamatan Purwakarta. Menurutnya, pembangunan pesantren dilahan seluas 200 M2 tersebut, direncakan akan berdiri dua lantai dengan rancangan biaya sekitar Rp 354 juta.
Adapun sumber dana yang digunakan selain dari swadaya masyarakat, pihaknya juga masih menunggu uluran tangan dermawan yang akan membantu proses pembangunan pesantren ini. “Rencananya pesantren ini akan diberi nama Pondok Pesantren Baitul Rahman,” katanya.
Ustadz asep juga mengatakan, pembangunan pesantren tersebut sudah direncakan satu tahun yang lalu. Namun sempat terbentur dengan masalah pembebasan tanahnya. “Sudah dari dulu direncanakan dan baru bisa berjalan sekarang,” ujarnya.
Sedangkan lurah Sindang Kasih Ade Sumarna, SH menambahkan, proses peletakan batu pertama pembangunan pesantren Baitul Rahman, akan dilakukan oleh Wakil Bupati Purwakarta H Dudung B Supardi Rabu (29/10) hari ini. “Jadwal sudah positif Wakil Bupati besok (Hari Ini, red) akan datang,” cetusnya.(dad)

Tidak ada komentar: